Tugas PKN (pelaksanaan sistem pemerintahan di indonesia masa orde baru )

Pelaksanaan sistem pemerintahan indonesia masa orde baru

      Istilah “Orde Baru” dipakai untuk memisahkan kekuasaan era Soekarno (Orde Lama) dengan masa kekuasaan era Soeharto. Era Orde Baru juga digunakan untuk menandai sebuah masa baru setelah ditumpasnya pemnerontakan PKI pada 1965.   

Pada masa Orde Baru, awalnya demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan. Namun dalam perkembangannya, kehidupan demokrasi era Orde Baru tidak jauh berbeda dengan Demokrasi Terpimpin. Sistem pemerintahan presidential juga terlihat ditonjolkan. Kemudian Soeharto menetapkan Demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan Indonesia.

Orde baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat,bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Dalam pidato kenegaraan 1976 dikatakan bahwa orde baru lahir dengan tekat untuk meluruskan kembali sejarah bangsa dan negara dengan berlandaskan pada falsafah dan moral Pancasila serta melalui jalan yang selurus-lurus nya seperti yang ditunjukkan oleh UUD 1945. Digaris bawahi, orde baru merupakan koreksi total terhadap segala macam penyimpanan sejarah bangsa Indonesia di masa lampau sejak tahun 1945-1965. Selain itu, ditekadkan juga bahwa orde baru memelihara dan memperkuat hal-hal yang benar dan lurus dari pengalaman dan hasil sejarah kita dalam masa yang lampau.

Orde baru disebut sebagai Orde Konstitusional atau Orde Pembangunan karena ingin memperjuangkan hal-hal berikut:

Adanya sikap mental yang positif untuk menghentikan dan mengoreksi segala penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945.

Adanya suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual melalui pembangunan.

Adanya sikap mental yang mengabdi kepada kepentingan rakyat dan melaksakan Pancasila dan UUD 1945 secra murni dan konsekuensi. Jadi, orde baru bukanlah suatu golongan tertentu karena bukanlah kelompok fisik.

Landasan Orde Baru

Landasan : Pancasila

Landasan konstitusional : UUD 1945

Landasan Opersional : Ketetapan-ketetapan MPRS/MPR

Orde Pembangunan

Pada awal orde baru, program pemerintah hanya terarah pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama usaha pengendalian inflasi penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Usaha pertama yang dilakukan dalam Orde pembangunan tersebut adalah stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi berarti pengendalian inflasi, sehingga harga-harga tak melonjak begitu saja. Sedangkan yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah perbaikan secara fisik segala prasarana, ekspor, alat-alat produksi yang rusak.

Sistem Demokrasi-Pancasila

·         Penyaluran tuntutan – awalnya seimbang kemudian tidak terpenuhi karena fusi

·         Pemeliharaan nilai – terjadi Pelanggaran HAM tapi ada pengakuan HAM

·         Kapabilitas – sistem terbuka

·         Integrasi vertikal – atas bawah

·         Integrasi horizontal - nampak

·         Gaya politik – intelek, pragmatik, konsep pembangunan

·         Kepemimpinan – teknokrat dan ABRI

·         Partisipasi massa – awalnya bebas terbatas, kemudian lebih banyak dibatasi

·         Keterlibatan militer – merajalela dengan konsep dwifungsi ABRI

·         Aparat negara – loyal kepada pemerintah (Golkar)

·         Stabilitas stabil

  Sistem Pemerintahan Orde Baru

• Latar Belakang Lahirnya Orde Baru

1. Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965
2. Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600%
3. Adanya TRITURA
4. Turunnya wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno
5. Dikeluarkannya SUPERSEMAR

Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (presidensiil) tapi masa jabatannya tidak jelas (sekali masa jabatan dan sesudahnya dapat dipilih kembali tanpa kejelasan sampai berapa kali. Legislatif terdiri dari fraksi partai, fraksi golongan non-partai, fraksi ABRI yang memiliki dua fungsi yaitu selain sebagai alat negara juga memiliki fungsi politik-representatif. Masih terdapat DPA yang bertugas memberi pertimbangan kepada presiden tapi presiden tidak wajib mengikuti pertimbangan tersebut. Kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR.

• Pelaksanaan Orde Baru

1. Kekuasaan dipegang penuh oleh Presiden
2. Awalnya kehidupan demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan.
3. Perkembangannya, kehidupan demokrasi di Indonesia tidak berbeda dengan masa Demokrasi Terpimpin.
4. Untuk menjalankan Demokrasi Pancasila maka Indonesia memutuskan untuk menganut sistem pemerintahan berdasarkan Trias Politika tetapi itupun tidak diperhatikan/diabaikan.

• Lembaran Kelam Orde Baru

1. Diskriminasi non-pribumi ditambah adanya penganiayaan
2. Pengadilan dan penghukuman oknum-oknum G30S/PKI yang tidak relevan
3. Terjadinya tragedi-tragedi dan kerusuhan berdarah di tahun 1998
4. Separatisme mulai berkembang di Papua dan Aceh
5. Budaya bapakisme sangat berkembang

• Kekurangan Orde Baru

1. Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
2. Pembangunan Indonesia yang tidak merata
3. Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi
4. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
5. Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan
6. Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia
7. Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaaan negara

• Kelebihan Orde Baru

1. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai AS$1.565
2. Sukses transmigrasi
3. Sukses KB
4. Sukses memerangi butahuruf
5. Sukses swasembada pangan
6. Pengangguran minimum
7. Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
8. Sukses Gerakan Wajib Belajar
9. Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
10. Sukses keamanan dalam negeri
11. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia
12. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

• Runtuhnya Orde Baru

1. Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi besar-besaran yang digerakkan oleh mahasiswa dengan tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total.
2. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

• Kesimpulan

Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa orde baru secara tertulis adalah demokratis Presidensiil, akan tetapi secara riil sistem presidensiil tersebut dilaksanakan secara otoriter, patronistik, dan penuh dengan KKN serta cenderung menentang Pancasila, walaupun ditimbulkan kesan bahwa orde baru adalah Pancasilais. Terlebih tidak terdapat masa jabatan yang pasti bagi presiden sebagaimana ciri sistem presidensiil yang benar.

3. Sistem Pemerintahan Reformasi

Sistem presidensiil dengan masa jabatan yang pasti (dua kali lima tahun). Konsitusinya tetap UUD Negara RI 1945 dengan empat kali perubahan. Kekuasaan tertinggi tidak lagi dipegang oleh MPR. DPA dihapus tapi legislatifnya ditambah DPD, yang membuat legislatifnya memiliki sistem trikameral. Trias Politika berjalan rancu karena sifatnya baru pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan, terlebih terdapat badan lain seperti lembaga eksaminatif disamping lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Orde reformasi muncul setelah bangsa Indonesia dilanda krisis moneter yang berdampak pada krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis sosial. Selain itu muncul pula krisis hukum, identitas, budaya, dan kepercayaan. Rakyat pun menuntut Soeharto untuk meletakkan jabatannya dan melakukan reformasi. Setelah Soeharto mengundurkan diri, sistem ketatanegaraan berubah secara cepat, termasuk kebijakan mengamandemen UUD 1945.

• Alasan Lain Perlunya Amandemen

1. Ruh dan pelaksanaan konstitusinya jauh dari paham konstitusi itu sendiri.
2. Secara historis, UUD 1945 memang didesain oleh para pendiri sebagai konstitusi yang bersifat sementara dan ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa.
3. Secara filosofi, ide dasar dan substansi UUD 1945 telah menggabungkan antara paham kedaulatan rakyat dan paham integralistik.
4. Secara yuridis, UUD 1945 telah mengatur prinsip dan mekanisme perubahan konstitusi.
5. Berdasarkan pertimbangan praktis, UUD 1945 sudah lama tidak dijalankan secara murni dan konsekuen.

            Sebelum diadakan amandemen UUD 1945, sebagai konstitusi tertulis UUD 1945 menyediakan satu pasal yang khusus mengatur tentang cara perubahan UUD, yaitu pasal 37, yang berbunyi :

a. Untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR harus hadir.

b. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir.

Amandemen UUD 1945 dilaksanakan secara bertahap, yaitu:

1. Amandemen Pertama            (19 Oktober 1999)

2. Amandemen Kedua    (18 Agustus 2000)

3. Amandemen Ketiga    (10 November 2001)

4. Amandemen Keempat            (10 Agustus 2002)

• Kelebihan Sistem Pemerintahan Indonesia

1. Presiden dan menteri selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR.
2. Pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak dibayangi krisis kabinet.
3. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR.

• Kelemahan Sistem Pemerintahan Indonesia

1. Ada kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden.
2. Sering terjadinya pergantian para pejabat karena adanya hak perogatif presiden.
3. Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh.
4. Pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang mendapat perhatian.